Gaji Bebas Pajak saat Corona sampai September 2020

Kabar baik bagi kita semua! Pemerintah memberikan kebijakan pembebasan pajak penghasilan Pph 21 bagi 18 sektor bidang usaha yang terdampak pandemi virus Corona (COVID-19). Pajak penghasilan akan ditanggung pemerintah selama 6 bulan ke depan, tepatnya hingga September 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 tahun 2020 yang diterbitkan pada Maret 2020 berupa keringanan PPh pasal 21, pasal 22 dan pasal 25.

Berikut ini adalah rincian 18 sektor dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang mendapatkan stimulus pajak dengan rincian sebagai berikut:

1. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 100 KBLI
2. Sektor pertambangan dan penggalian 27 KBLI
3. Sektor industri pengolahan 127 KBLI
4. Sektor pengadaan listrik, gas, uap air panas, dan udara dingin 3 KBLI
5. Sektor Pengelolaan air, air limbah, daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi 1 KBLI
6. Sektor konstruksi 60 KBLI
7. Sektor perdagangan besar, eceran, reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor 193 KBLI
8. Sektor pengangkutan dan pergudangan 85 KBLI
9. Sektor penyediaan akomodasi, penyediaan makan minum 27 KBLI
10. Sektor informasi dan komunikasi 36 KBLI
11. Sektor Aktivitas ruangan dan asuransi 3 KBLI
12. Sektor real estate 3 KBLI
13. Sektor servis jasa profesional ilmiah dan teknis 22 KBLI
14. Sektor aktivitas penyewaan, sewa gudang usaha, ketenagakerjaan, agen perjalanan termasuk pariwisata dan penunjang usaha lain 19 KBLI
15. Sektor pendidikan 5 KBLI
16. Sektor kesehatan manusia dan aktivitas sosial 5 KBLI
17. Sektor industri pariwisata, kesenian, hiburan, rekreasi 52 KBLI
18. Sektor aktivitas jasa 3 KBLI.

Selanjutnya pemerintah juga berencana merevisi peraturan tersebut dengan menambah perusahaan-perusahaan di kawasan berikat dengan jumlah KBLI dalam PMK yang lalu ada 440 KBLI dan akan diubah menjadi total 1083 KBLI.

Baca Juga:   5 Syarat Menjadi HRD

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 perlu diketahui bahwa mereka yang mendapatkan insentif tersebut adalah yang penghasilan bruto dalam setahunnya di bawah Rp 200 juta.

Perubahan perhitungan pajak dan gaji pada karyawan bisa membuat kerja HRD khusunya tim payroll pada perusahaan lebih ekstra karena harus menghitung ulang gaji bersih yang akan diterima oleh setiap karyawan pada perusahaannya. Bayangkan jika HRD masih menggunakan cara manual untuk perhitungan gaji karyawan, hal itu akan lebih mempersulit HRD karena diperlukan ketelitian untuk menghitung ulang gaji seluruh karyawan.

SunFish HR sebagai HRIS berstandar internasional dari Indonesia tentunya akan membantu tim payroll perusahaan dalam situasi perubahan stimulus pajak seperti sekarang. Modul penggajian pada SunFish HR sangat mudah digunakan dan peraturan pajak pemerintah juga dapat dengan mudah diperbaharui secara otomatis.

Baca juga: Bingung Cara Memilih HRIS yang Tepat? Ini Dia Tipsnya

Penasaran cara menghitung penambahan gajimu sekarang? Yuk simak lebih lanjut simulasi di bawah ini!

Misalnya, kamu memperoleh gaji dan tunjangan Rp 15.500.000 selama 1 bulan. Lalu ada pengurangan untuk biaya jabatan Rp 500.000, iuran pensiun Rp 330.000, maka
gaji yang kamu terima adalah Rp 14.670.000 per bulan, atau Rp 176.040.000 selama 12 bulan (1 tahun).

Setelah kamu mengetahui jumlah gaji selama 1 tahun, mari kita hitung berapa besar pajak penghasilanmu selama setahun. Caranya adalah gaji selama 1 tahun tersebut lalu dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp 63.000.000. Maka dari simulasi ini, penghasilan yang kena pajak dalam setahun adalah Rp 113.040.000.

Setelah didapat angka tersebut maka PPh Pasal 21 terutang setahun adalah 5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000, dan 15% x Rp 63.040.000 = Rp 9.456.000. Dengan demikian total pajak yang dikenakan adalah Rp 11.956.000 dalam setahun, atau Rp 996.333 dalam sebulan.

Baca Juga:   Manfaat Cuti bagi Karyawan dan Perusahaan

Dengan demikian, karena ada pembebasan pajak maka penghasilan yang kamu peroleh setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun dari simulasi tersebut tinggal ditambah nilai pajak itu sendiri yaitu Rp 996.333. Hasilnya adalah Rp 15.666.333.

Perlu kamu ketahui, persentase pajak di atas ditentukan berdasarkan besaran gaji. Jika kamu memiliki gaji tahunan sampai Rp 50 juta berdasarkan Pasal 17 UU PPh dikenakan pajak sebesar 5%. Penghasilan Rp 50 juta-Rp 250 juta per tahun, PPh dikenakan sebesar 15%, penghasilan Rp 250 juta-Rp 500 juta per tahun persentase pajaknya 25%, dan penghasilan di atas Rp 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak 30%.

Scroll to Top