Mengupas program BPJS Ketenagakerjaan dan solusi dalam  pengelolaannya

Seperti yang kita tahu, bahwa lembaga negara BPJS Ketenagakerjaan menawarkan program jaminan sosial kepada masyarakat Indonesia. Jaminan sosial ini merupakan bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara untuk menjamin warga negaranya. Program BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Terdapat 4 program yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Pensiun (JP).

Mari kita mengenal lebih jauh apa saja perbedaan dan juga manfaat yang didapatkan dari keempat program jaminan sosial yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

1.  Jaminan Hari Tua (JHT)

Program JHT menjamin peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun. Peserta akan mendapatkan iuran yang sudah terkumpul setelah memasuki masa pensiun, yaitu saat berumur 56 tahun.

Sebanyak 5,7 persen upah digunakan untuk membayar JHT. Pekerja membayar sebanyak 2 persen, sedangkan perusahaan akan membayar sebesar 3,7 persen. 

2.  Jaminan Kematian (JKM)

Program JKM menjamin santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris (janda / duda, anak, orang tua, cucu, kakek / nenek, mertua, dan pihak yang ditunjuk pewaris) peserta yang meninggal dunia.

Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, dengan maksud untuk membantu meringankan beban keluarga yang ditinggal berupa biaya pemakaman ataupun biaya santunan berupa uang. Adapun jumlah besaran manfaat JKM BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Santunan kematian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Santunan berkala yang diberikan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan beasiswa paling banyak 2 (dua) orang anak peserta dan diberikan jika peserta telah memiliki masa iur minimal 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia, bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

Baca Juga:   PT AEON Mall Indonesia: Memilih dan menggunakan SunFish HR untuk mendukung Digital Automation Process di Departemen HR

3.  Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program JKK menjamin kompensasi dan rehabilitasi kepada pekerja yang mengalami kecelakaan di pekerjaan. Manfaat yang didapatkan pekerja berupa pelayanan kesehatan, santunan yang berbentuk uang dan lainnya. Rincian iuran dihitung berdasarkan tingkat risiko pekerjaan, sebagai berikut; Tingkat risiko sangat rendah: 0,24 persen dari upah sebulan; tingkat risiko rendah: 0,54 persen dari upah sebulan; tingkat risiko sedang: 0,89 persen dari upah sebulan; tingkat risiko tinggi: 1,27 persen dari upah sebulan; tingkat risiko sangat tinggi: 1,74 persen dari upah sebulan.

Iuran JKK seluruhnya dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja. Dengan begitu, iuran JKK masuk sebagai salah satu kontributor pada total besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan perusahaan.

4.  Jaminan Pensiun (JP)

Program JP diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. 

Manfaat yang diberikan berupa santunan berbentuk uang yang diberikan setiap bulan kepada peserta yang sudah memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, dan kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.

Iuran JP BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar oleh pekerja sebesar 1 persen dari upah sebulan, sedangkan untuk pemberi kerja membayar sebesar 2 persen dari jumlah upah sebulan.

Pada pelaksanaanya, mengelola keempat program pada BPJS Ketenagakerjaan ini, ternyata bukanlah hal yang mudah. Tim HRD harus membuat laporan pemotongan sesuai dengan ketentuan pada regulasi yang diberikan pemerintah. HRD disini perlu secara jelas menghitung pemotongan masing – masing persenan dengan gaji karyawan. Disini, dibutuhkan ketelitian HRD dalam penghitungan agar tidak ada kesalahan terutama ketika sudah dilaksanakan payroll

Pelaporan dokumen pun juga sering menjadi masalah yang dihadapi HRD. Dimana HRD perlu cermat dalam mendokumentasikan laporan BPJS Ketenagakerjaan pada masing – masing karyawan. 

Baca Juga:   Perhitungan Pajak Gaji Karyawan PPh 21

Solusinya?

Menggunakan software yang terintegrasi dapat menjawab tantangan yang dihadapi HRD. Terutama dalam proses pemotongan dan pelaporan iuran BPJS Tenaga Kerja. Perusahaan dapat berinvestasi dengan menggunakan software HRIS.

SunFish HR menawarkan HRIS terdepan untuk membantu HRD dalam proses pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan. Fitur payroll pada SunFish HR dapat membantu HRD dalam mengatur pemotongan masing – masing iuran pada BPJS Ketenagakerjaan. Caranya mudah, klik fitur “setting” pada SunFish HR, lalu anda dapat memilih “payroll component“, lalu Fitur payroll akan otomatis mengupdate pemotongan sesuai dengan persentase.

Selain itu, dengan SunFish HR, proses pelaporan kepada pihak BPJS juga lebih cepat dan mudah. Pada fitur Payrol SunFish HR, anda dapat klik Fitur “Payroll”, lalu pilih “BPJS Tenaga Kerja”, lalu anda dapat mengatur sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan yang ada.

Jika anda sudah tahu manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan dan solusi dalam pengelolaannya, segera aplikasikan SunFish HR dalam pemenuhan tugas sehari – hari. Dengan SunFish HR, urusan HR  jadi lebih mudah, cepat dan hemat. Segera hubungi kami untuk coba demo sekarang!

Scroll to Top