Peran HR Menanggapi Kewajiban Membayar THR Pasca Corona

Wabah virus Corona (COVID-19) memberikan dampak yang cukup besar pada perekonomian di Indonesia. Akibatnya, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban pada karyawannya, salah satunya adalah tunjangan hari raya (THR)

Kewajiban perusahaan membayar THR diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 78 Tahun 2015, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2016, dan PP Nomor 78 Tahun 2015. Jika perusahaan terlambat dalam membayar THR, maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total THR keagamaan yang harus dibayarkan. Lalu bagaimana solusinya bagi perusahaan yang mengalami kesulitan untuk membayar THR akibat dampak Corona saat ini?

Pada kasus ini, HRD memiliki peran untuk terus menjaga kesejahteraan karyawan pada perusahaan. HR harus bergerak dari day to day activity ke strategic business partner. Pola pikir pada HR Strategic Business Partner (HRBP) adalah HR sebagai bagian dari organisasi yg siap mengantisipasi perubahan dan memahami apa yang harus dilakukan untuk merespons perubahan, praktisi HR harus mengambil peran sebagai sumber informasi terkait kepentingan-kepentingan karyawan sehingga meminimalkan konflik ketika keputusan bisnis dilakukan, dan efektifitas peran HR bergantung kepada perhatian kepada people issues yang luas.

Baca juga: 4 Cara Membuat Strategi HR

Dalam kasus ini, HR harus mengetahui keadaan informasi keuangan perusahaan dengan berdiskusi dan menganalisa secara langsung dengan tim finance terkait bagaimana prediksi situasi cash-flow 6 bulan pasca Corona, rasio likuiditas perusahaan, dan rasio solvabilitas perusahaan. Jika hasil analisis memberikan hasil yang baik dan menggambarkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban THR, maka perusahaan bisa tetap menjalankan kewajibannya dengan membayar THR sesuai regulasi. Namun, jika keadaannya cukup sulit, HR dapat berdialog langsung kepada karyawan guna mencapai kesepakatan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan karyawan.

Salah satu kesepakatan yang dapat diusahakan adalah pembayaran THR secara bertahap dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Bila perusahaan tetap tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran THR dan melewati jangka waktu yang ada, perusahaan dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan rekomendasi dan hasil pemeriksaan pengawas Kementerian Ketenagakerjaan yang sesuai dengan peraturan.

Baca Juga:   PENGALIHAN TANGGAL CUTI BERSAMA IDUL FITRI TAHUN 2020
Scroll to Top