5 mins read

6 Manfaat BPJS Kesehatan bagi Karyawan dan 2 bagi Perusahaan

Manfaat BPJS Kesehatan bagi karyawan dan perusahaan serta cara mengakses JKN.

BPJS Kesehatan menyelenggarakan perlindungan bagi karyawan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersifat wajib. Kepesertaan ini menempatkan akses pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak karyawan dalam sistem jaminan sosial nasional. 

Bagi pemberi kerja, pemenuhan kewajiban tersebut bukan hanya bagian dari kepatuhan regulasi, tetapi juga pengelolaan kesejahteraan tenaga kerja. Pemahaman atas ketentuannya membantu HR memenuhi hak peserta sekaligus mengurangi kendala saat layanan digunakan.

Apa Itu BPJS Kesehatan?

Untuk memahami manfaatnya, pembahasan perlu dimulai dari fungsi lembaga penyelenggara dan posisi karyawan dalam Program JKN. Kedua aspek tersebut menentukan jalur pendaftaran, sumber iuran, serta cakupan anggota keluarga yang dapat ditanggung.

Pengertian Umum

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan program JKN di Indonesia. Mandatnya mencakup pendaftaran peserta, pengumpulan iuran, pengelolaan dana, serta pembayaran biaya pelayanan kepada fasilitas kesehatan.

JKN menerapkan mekanisme gotong royong untuk membagi risiko kesehatan secara lebih merata di antara seluruh peserta. Pelayanan diberikan berdasarkan kebutuhan medis dan cakupan manfaat, bukan besarnya iuran yang dibayarkan setiap orang. 

Kedudukan Karyawan sebagai Pekerja Penerima Upah

Karyawan yang menerima gaji atau upah dari pemberi kerja termasuk kategori Pekerja Penerima Upah (PPU). Sebagai bagian dari onboarding karyawan, perusahaan perlu mendaftarkan mereka beserta anggota keluarga yang memenuhi persyaratan.

Dalam kategori PPU, iuran dibagi antara pemberi kerja dan peserta dengan proporsi tertentu sesuai ketentuan. Skema ini berbeda dari peserta mandiri yang menanggung pembayaran iurannya sendiri. 

Dasar Hukum BPJS Kesehatan bagi Karyawan

Penyelenggaraan JKN mengacu pada undang-undang dan peraturan presiden dengan cakupan berbeda. Undang-undang membentuk kerangka sistem serta lembaganya, sedangkan peraturan presiden mengatur pelaksanaannya.

Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial dan BPJS

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 menetapkan jaminan kesehatan sebagai salah satu program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Program ini menggunakan prinsip asuransi sosial dan ekuitas untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan peserta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 kemudian membentuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial. Masing-masing menjalankan program kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai lingkup tugasnya. 

Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 mengatur kepesertaan, iuran, manfaat, dan pelayanan JKN. Pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawan sebagai peserta JKN, sedangkan anggota keluarga dapat ditanggung apabila memenuhi persyaratan. 

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 menjadi perubahan ketiga yang menyesuaikan sejumlah aturan, termasuk fasilitas ruang perawatan berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Standar ini menetapkan kriteria minimum fasilitas rawat inap bagi peserta JKN. 

Manfaat BPJS Kesehatan bagi Karyawan

Karyawan berkonsultasi dengan dokter untuk memperoleh pelayanan medis melalui BPJS Kesehatan.

Jenis pelayanan yang diterima setiap peserta dapat berbeda pada setiap kunjungan karena ditentukan oleh kebutuhan medis. Status kepesertaan dan alur pelayanan menentukan apakah biaya yang timbul dapat dijamin.   

Mengurangi Beban Biaya Pelayanan Kesehatan

JKN menjamin biaya pemeriksaan, obat, atau perawatan yang masuk dalam cakupan manfaat, termasuk tindakan penunjang yang memenuhi ketentuan. Peserta tidak perlu menanggung biaya atas pelayanan tersebut. 

Dukungan pembiayaan ini mengurangi kebutuhan menggunakan tabungan keluarga ketika kondisi kesehatan memerlukan penanganan. Biaya di luar cakupan atau peningkatan pelayanan atas pilihan sendiri tetap dapat menjadi tanggungan pribadi.

Memberikan Akses ke Pelayanan Kesehatan Berjenjang

Pelayanan berjenjang dimulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas atau klinik pratama. Dokter akan memeriksa kondisi, memberikan penanganan awal, dan menentukan kebutuhan rujukan berdasarkan hasil pemeriksaan.

Rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) diberikan apabila peserta membutuhkan penanganan dokter spesialis. Tujuan dan masa berlaku rujukan perlu diperhatikan sebelum mendatangi fasilitas yang dituju. 

Membantu Mencegah dan Mendeteksi Penyakit

JKN mencakup layanan promotif dan preventif tertentu untuk mengenali risiko sebelum gangguan kesehatan berkembang lebih berat. Cakupannya mengikuti kriteria peserta dan ketentuan pelayanan sehingga tidak semua pemeriksaan umum otomatis ditanggung.

Hasil pemeriksaan awal dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kebiasaan atau menjalani tes tambahan ketika ditemukan faktor risiko. Langkah berikutnya ditentukan melalui penilaian dokter dan alur pelayanan yang berlaku.

Memberikan Akses Penanganan Gawat Darurat

Peserta aktif dapat memperoleh penanganan di fasilitas kesehatan terdekat tanpa membawa rujukan ketika mengalami kondisi gawat darurat. Pelayanan juga dapat diberikan di fasilitas yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan hingga keadaan pasien stabil.

Status kegawatdaruratan ditetapkan oleh dokter berdasarkan kriteria medis, bukan penilaian peserta sendiri. Setelah kondisi terkendali, pasien dapat dipindahkan ke fasilitas mitra untuk meneruskan perawatan yang masih diperlukan. 

Mendukung Pengobatan Penyakit secara Berkelanjutan

Pengobatan penyakit jangka panjang dapat mencakup pemeriksaan, kontrol, dan pemberian obat berdasarkan indikasi medis. Penjaminannya mengikuti rujukan, ketentuan obat, serta cakupan manfaat yang berlaku.

Kontrol berkala membantu dokter memantau perkembangan kondisi dan menyesuaikan terapi jika diperlukan. Peserta perlu mengikuti jadwal pengobatan serta tidak menghentikan terapi tanpa arahan dokter meskipun gejala mulai mereda.

Memberikan Perlindungan bagi Anggota Keluarga

Kepesertaan PPU dapat mencakup pasangan sah dan anak yang memenuhi persyaratan. Setiap anggota keluarga harus terdaftar dengan status aktif sebelum menggunakan manfaat JKN.

Perubahan status perkawinan, kelahiran, atau usia anak dapat memengaruhi susunan tanggungan. Pembaruan perlu dilaporkan oleh perusahaan kepada BPJS Kesehatan agar akses pelayanan tidak terhenti ketika kategori kepesertaan berubah.  

Manfaat BPJS Kesehatan bagi Perusahaan

Dari perspektif perusahaan, JKN berperan sebagai fondasi perlindungan tenaga kerja dan kepatuhan pemberi kerja. Nilainya terlihat pada dukungan terhadap kesiapan bekerja serta ketertiban pengelolaan kepesertaan.

Menunjang Pemulihan dan Kesiapan Bekerja

Kepesertaan JKN memberi karyawan jalur perawatan ketika sakit sehingga kondisi dapat ditangani berdasarkan penilaian medis. Penanganan sejak awal dapat mendukung pemulihan, tetapi durasi absensi tetap bergantung pada tingkat keparahan dan anjuran dokter.

Bagi perusahaan, perlindungan tersebut melengkapi upaya menjaga kapasitas operasional, bukan menjadi jaminan produktivitas. JKN juga tidak menggantikan kebijakan K3 atau manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja karena setiap instrumen menangani risiko yang berbeda.

Mendukung Kepatuhan Pemberi Kerja 

Pendaftaran serta pembayaran iuran sesuai ketentuan dan jadwal yang berlaku menunjukkan bahwa pemberi kerja telah menjalankan kewajiban JKN. Kedisiplinan ini membantu mengurangi risiko sanksi dan perselisihan mengenai hak peserta.

Informasi identitas dan tanggungan harus sesuai dengan catatan BPJS Kesehatan. Nilai upah yang digunakan sebagai dasar iuran juga perlu selaras dengan perhitungan gaji karyawan untuk mengurangi kesalahan pembayaran.

Cara Mengakses Manfaat BPJS Kesehatan

Ilustrasi BPJS Kesehatan sebagai perlindungan bagi karyawan dan bagian dari kewajiban perusahaan.

Peserta perlu mengikuti jalur pelayanan yang berlaku agar penjaminan tidak terkendala. Tahapannya menyesuaikan status kepesertaan, fasilitas tujuan, dan tingkat urgensi kondisi.

Berikut tiga tahapan pelayanan reguler dan satu jalur khusus untuk kondisi gawat darurat:

  • Periksa Status Kepesertaan
    Pastikan status aktif dan informasi identitas sesuai melalui Mobile JKN atau kanal resmi BPJS Kesehatan.
  • Datangi FKTP Terdaftar
    Tunjukkan NIK atau KIS Digital untuk memperoleh pemeriksaan dan penanganan awal di fasilitas yang tercatat.
  • Ikuti Rujukan Medis
    Kunjungi FKRTL yang dituju apabila dokter menetapkan kebutuhan pemeriksaan spesialis.
  • Gunakan Jalur Gawat Darurat
    Datangi fasilitas terdekat tanpa rujukan jika terjadi kondisi darurat berdasarkan penilaian medis.

Efisiensikan Administrasi Karyawan dengan SunFish Payroll

Penghitungan iuran jaminan kesehatan menggunakan nilai upah dan formula kontribusi sesuai ketentuan. Jika dilakukan secara manual, perubahan regulasi dan tingginya volume transaksi dapat menambah beban verifikasi tim HR. 

SunFish Payroll mendukung perhitungan kontribusi otomatis melalui komponen fleksibel berbasis formula, parameter, atau persentase. Integrasi transaksi HR dengan payroll mengurangi pemindahan informasi, sedangkan portal mandiri memungkinkan karyawan meninjau rincian potongannya.

Integrasi ini membantu menjaga administrasi iuran karyawan tetap tertib pada setiap periode payroll. Segera diskusikan kebutuhan perusahaan Anda dengan tim ahli DataOn untuk mendapatkan solusi yang sesuai. 

FAQ

  1. Bagaimana cara mengaktifkan BPJS Kesehatan?

Cara mengaktifkannya bergantung pada penyebab status nonaktif yang dapat dicek melalui Mobile JKN atau Care Center 165. Karyawan dapat menghubungi HR, sedangkan peserta mandiri perlu melunasi tunggakan atau menyesuaikan segmen kepesertaan.

  1. Berapa bayar aktifkan BPJS?

Tidak ada biaya khusus untuk mengaktifkan BPJS Kesehatan. Jika nonaktif karena tunggakan, peserta perlu membayar iuran tertunggak maksimal 24 bulan beserta tagihan bulan berjalan.

Artikel Terkait